Pilkada Karo Kian Panas, Cory Sebayang Diisukan Arahkan Kepala Desa Menangkan Satu Paslon

KARO - Bursa pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Karo kian memanas. Lobi-lobi mengusung kandidat sudah terasa ditengah masyarakat.

Basis atau lumbung suara masing-masing partai politik (Parpol), mulai saling merebut untuk mengambil simpati. Segala jurus, seperti iming-iming program 'Jitu' masing-masing pasangan calon (Paslon), hingar-bingar digaungkan ditengah masyarakat.

Baca juga: Pengurus Lemkari Sumut Masa Bakti 2021-2025 Dikukuhkan

Namun sangat disayangkan, Bupati Karo Cory Sebayang yang gagal maju karena tidak diusung partainya (Gerindra), diisukan mengarahkan kepala desa se-Kabupaten untuk memenangkan salah satu pasangan calon (Paslon).

"Memang kemarin ada isu-isu ke kami kepala desa. Katanya semua kepala desa akan dikumpulkan agar memenangkan salah satu paslon. Tapi sampe sekarang ini belum jelas info itu, " ujar sejumlah kepala desa, yang tak ingin nama mereka disebut, Senin (09/09-2024) di Kabanjahe.

Baca juga: Sambut Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, Musa Rajekshah Harapkan E-Government Terlaksana Secara Utuh di Sumut

Menanggapi isu itu, seorang mahasiswa asal Karo bernama Niko Martin (25) yang masih kuliah di Universitas Indonesia (UI) jurusan ilmu sosial dan politik mengatakan, kepala desa dan perangkatnya harus netral dalam pilkada.

"Kades harus bersikap netral dalam penyelenggaraan pilkada. Sebab gak pilih masyarakat terjamin sebagai warga negara. Jadi Jangan coba-coba tidak netral, apalagi diarahkan pimpinan mereka yakni bupati, " ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Terapkan Pengetatan Kegiatan Natal dan Tahun Baru

Dikatakannya, kades merupakan pimpinan teladan dimasyarakat. Sehingga berpotensi memobilisasi massa untuk mendukung salah satu calon di Pilkada.

"Jika ini terjadi, dikhawatirkan akan ada konflik interest antara perangkat desa dengan masyarakat. Intinya kades dilarang ikut terlibat dalam politik. Apalagi turut mengkampanyekan dukungan ke salah satu Paslon, " sebutnya.

Baca juga: Songsong Tahun 2022 Kementrian PUPR Siapkan Anggaran Rp. 5,1 Trilyun

Lebih lanjut dikatakan Niko, semua regulasi atau aturan itu tertuang dalam pasal 280, 282 dan pasal 494 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, termasuk kegiatan kampanye.

"Jika itu dilanggar dan kedapatan. Sanksinya dipidana penjara dan denda. Itu juga tertuang di UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 29 huruf g, " jelasnya mengakhiri.

Baca juga: Tony Rosyid: Warga Jakarta Berlimpah Subsidi

Sekedar diketahui, isu bupati Cory Sebayang akan mengumpulkan kepala desa se-Kabupaten, rencananya akan digelar di Hotel Kalang Ulu Berastagi pada Senin 09 September kemarin.

Ketika dikroscek tim wartawan ke lokasi yang disebut, tidak ada kegiatan pertemuan kepala desa disana.

(Anita Theresia Manua)